40 peraturan pemerintah tentang dana csr
Mengenal Sejumlah Regulasi yang Mengatur CSR di Indonesia Jul 27, 2017 ... Mengenal Sejumlah Regulasi yang Mengatur CSR di Indonesia · 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas · 2. · 3. Undang-Undang ... 1.3 Induk Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman provinsi varchar , kabupaten varchar , Arahan_Kebijakan_Rencana_Induk_Sektor varchar , No_SK varchar , No_Perda varchar , Isu_dan_Permasalahan_Aspek_Teknis text , Isu_dan_Permasalahan_Aspek_Non_Teknis text , Area_Beresiko_Sangat_Tinggi text , Area_Beresiko_Tinggi text , Rencana_Strategi text , Rencana_Sistem_Pelayanan text , Kebijakan_Penataan ...
Peraturan tentang CSR di Indonesia - cahaya masadepan Peraturan tentang CSR di Indonesia. 8 Juli 2015. 8 Juli 2015. / Azazel astarus. Saat ini baru terdapat 4 (empat) aturan hukum yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktivitas CSR atau tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta satu panduan ( guidance) internasional mengenai tanggungjawab berkelanjutan (sustainability responsibility ...
Peraturan pemerintah tentang dana csr
28 Peraturan Pemerintah Tentang Dana Csr - Info Uang Online Peraturan pemerintah tentang dana csr. Konsep csr yang terdapat dalam uu perseroan terbatas juga mencakup lingkungan. Ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Ketiga peraturan pemerintah pp nomor 47 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan. kewajiban hukum tanggung jawab sosial perusahaan - Neliti perusahaan (corporate social responsibility) menjadi kewajiban hukum (legal ... peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait tanggung jawab sosial. Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ... Artikel pendek ini berisi identifikasi beberapa persoalan krusial yang menurut penulis perlu dicermati dan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang ...
Peraturan pemerintah tentang dana csr. Bagaimana Perlakuan Pajak atas CSR? - Ortax Walaupun Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 telah berlaku sejak 1 Januari 2009, namun ternyata Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perlakuan biaya CSR ini baru terbit tanggal 30 Desember 2010, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Pengelola Dana CSR Nomor 1 - Pradana Cahaya Nasional Satu-satunya asosiasi yang diberi kepercayaan untuk mengelola dana CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaannya diatur dalam pasal 12 UU No.5 Tahun 1965, UU No.11 Tahun 2009 ten- tang Kesejahetraan Sosial dan UU No.17 Tahun 2013 tentang Perkumpulan dan Asosiasi serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Wajib CSR. Berapa Anggaran CSR yang Wajib Dikeluarkan Perusahaan ... Nov 02, 2020 · Ulasan Lengkap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyebut Corporate Social Responsibility (“CSR”) dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”). Sehingga, dalam menjawab pertanyaan Anda, kami juga akan menyesuaikan penyebutannya menjadi TJSL. (PDF) Pengelolaan Keuangan Dana Desa - ResearchGate Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 yang . menjelaskan dana desa yang bersumber dari . APBN. Dana desa loso nya adalah mening- ... yang melirik tentang dana desa karena topik . ini relatif masih ...
Dana CSR Wajib Hukumnya - dpr.go.id itu, kita memandang perlu ada regulasi untuk pembentukan RUU TJSP atau CSR wajib yang wajib hukumnya untuk mengeluarkan dana sosial oleh perusahaan, kata anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang saat pertemuan dengan Pemprov dan DPRD Kaltim, DPRD Kota Balikpapan, DPRD Kota Bontang, serta PT Badak LNG Bontang, PT Pupuk Kaltim, dan PT Indominco Mandiri, di Guest House Provinsi Kaltim, baru-baru ini ... Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur CSR (skripsi ... Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur CSR (skripsi dan tesis) 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Indonesia adalah negara pertama di dunia yang meregulasi aktivitas CSR dalam bentuk Undang-Undang Perseroan Terbatas atau singkatnya disebut UU PT. UU PT telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Juli 2007 silam. PDF Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tanggung ... TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Corporate Social Responsibility oleh Perseroan Terbatas Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan ...
Bupati Ponorogo Provinsi Jawa Timur Peraturan Daerah ... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Download PDF PP Nomor 13 Tahun 2022 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PDF) Pengaturan CSR dalam UU hingga Permen perundang-undangan juga mengatur CSR dalam Undang-Undang sektoral tertentu dengan bahasa dan istilah yang berbeda. Undan g-Undang tersebut diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang... Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 tanggal 08 April 2021 Apr 8, 2021 ... Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik ...
Tujuh Regulasi CSR Di Indonesia | AMERTA Associations Mar 12, 2014 · Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 . Dalam PP ini, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Landasan Hukum dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dec 6, 2021 ... Adanya CSR ini berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana ...
Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility - Klinik ... Nov 13, 2013 · Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”) Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN/ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tersebut. Jadi, atas BUMD juga pada akhirnya pengaturan tentang CSR/ TJSL menyesuaikan dengan pengaturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Pasal 92 (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
Memutuskan: Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan ... Ketentuan yang berkaitan dengan Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
Buku Policy Brief Badan Litbangkes 2017 Pages 101-150 ... Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121 tahun 2015 Tentang Penguasaan Air dan PP Nomor 122 Tahun 2017 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sebagai turunan PP Nomor 122, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerbitkan Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Dukungan Pemerintah Pusat dan ...
PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan ... Peraturan Pemerintah (PP) NO. 47, LN. 2012 No. 89, TLN No. 5305, LL SETNEG : 4 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2012. Close.
Introduction to Ketertiban Umum An overview of Ketertiban Umum: bertentangan dengan undang, pedagang kaki lima, Dan Ketertiban Umum, Tentang Ketertiban Umum,
UU PT Tak Atur Besaran Dana CSR - Investor Daily JAKARTA, investor.id - Undang-Undang No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) tidak menyebutkan persentase mengenai besaran dana yang wajib dialokasikan untuk corporate social responsibility (CSR). Senior Lawyer N&P Law Firm Bangun Wijayanti menjelaskan, aturan hukum CSR di tingkat nasional berinduk pada UU No 40/2007 yang di dalamnya kemudian diatur mengenai tanggung jawab sosial dan ...
(PDF) Upaya meningkatkan kemakmuran dan keadilan hukum ... Ada pula Peraturan Pemerintah No 54 Dalam amanah Undang-undang No. Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha untuk memayungi kerja sama luar negeri Milik Negara pasal 2 ayat (1) butir (a) untuk mekanisme pinjaman luar negeri tentang salah satu maksud dan tujuan Jurnal Good governance Vol. 11 No. 1 Bulan Maret Tahun ...
Wajib CSR: Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 | Konsultan ... May 05, 2012 · Wajib CSR: Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012. "Setiap perseoan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan" begitulah kira-kira bunyi pasal 2 dari peraturan pemerintah yang baru saja disahkan oleh presiden. Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012 ini merupakan tindak lanjut dan penjelas dari undang-undang perusahaan No ...
Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ... Artikel pendek ini berisi identifikasi beberapa persoalan krusial yang menurut penulis perlu dicermati dan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang ...
kewajiban hukum tanggung jawab sosial perusahaan - Neliti perusahaan (corporate social responsibility) menjadi kewajiban hukum (legal ... peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait tanggung jawab sosial.
28 Peraturan Pemerintah Tentang Dana Csr - Info Uang Online Peraturan pemerintah tentang dana csr. Konsep csr yang terdapat dalam uu perseroan terbatas juga mencakup lingkungan. Ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Ketiga peraturan pemerintah pp nomor 47 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan.
0 Response to "40 peraturan pemerintah tentang dana csr"
Post a Comment